Essay

LCGC Trend and Uncovering What’s Unseen: a Tax Compliance Perspective

Mobil Hybrid, Mobil listrik dan Mobil Murah Ramah Lingkungan atau yang populer dengan sebutan LCGC (Low Cost Green Car) selama tahun 2013 -2014 lalu menjadi salah satu tren yang menghiasai media nasional kita. Hal ini dipicu oleh diterbitkannya kebijakan pemerintah yang mengatur hal tersebut melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 33/M-IND/PER/2013 dalam rangka mendorong dan memajukan industri mobil nasional. Kajian-kajian yang munculpun lebih banyak tentang insentif PPn BM, potensi Shortfall PPN, dan aspek teknis industri mobil nasional dan jarang menyentuh satu aspek yang juga penting, yaitu Tax Compliance. Hal ini penting, karena di negara-negara maju yang telah lebih dari satu dekade menerapkan kebijakan serupa dengan infrastruktur pendukung otomotif seperti suku cadang, stasiun pengisian tenaga baterai (ecosystem), sebagai contoh Amerika Serikat, mengalami tren yang berbeda yaitu noncompliance oleh para wajib pajak yang berdampak nasional dan strategis. Seperti studi oleh James Alm dan Jay A. Soled (2013) yang menyebutkan bahwa setiap tahun pemerintah federal Amerika Serikat kehilangan miliaran dollar penerimaan pajak akibat wajib pajak mengurangkan non-deductable personal cost atas biaya kendaraan mereka sebagai deductable business expense. Sayangnya hal ini belum banyak dibahas dalam kajian-kajian yang ada. Lebih lanjut dalam jurnal mereka, James Alm dan Jay A. Soled (2013), menyebutkan ada empat cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangi tren noncompliance tersebut. Dalam essay ini hanya akan dibahas tiga dari empat cara yaitu Penguatan rencana akuntabel (accountable plan) yang diiringi penerapan pinalti untuk plan administrator yang lalai, Pemanfaatan kemajuan teknologi smartphone sebagai media verifikasi, dan Penerapan standardisasi format laporan tahunan atas biaya kendaraan bisnis. Ketiga cara tersebut dipilih karena penulis menganggap ketiga cara ini yang akan memberikan dampak paling signifikan untuk diterapkan di Indonesia.

Pertama. Penguatan rencana akuntabel (accountable plan) yang diiringi penerapan pinalti untuk plan administrator yang lalai. Peran petugas administrator akuntansi perusahaan memerankan peran vital. Peran tersebut berupa pencatatan akuntansi yang dapat memberikan informasi secara jelas dan dapat diandalkan seberapa besar persentase porsi biaya kendaraan untuk kepentingan bisnis dan operasional perusahaan dan sebesarapa besar persentase untuk kepentingan pribadi, misal perjalanan dengan kendaraan dinas perusahaan oleh para direktur perusahaan namun bukan untuk kepentingan bisnis. Aturan yang ada, KEP-220/PJ/2002 telah mengatur pembebanan biaya tersebut dapat dibebankan 50%, dan sisanya 50% tidak dapat dibebankan (non deductable). Tugas administrator akuntansi menjadi lebih kompleks dan rumit ketika biaya bahan bakar kendaraan dinas dan operasional telah telah sebagian atau seluruhnya tergantikan dengan tenaga listrik dengan mobil hybrid dan mobil elektrik. Terutama dalam memisahkan dan membagi sesuai cost driver dan penggunaan real listrik yang biayanya dalam satu kesatuan dengan biaya listrik umum dalam biaya operasional perusahaan. Poin ini menjadi sangat critical dan berisiko untuk dimanfaatkan wajib pajak melakukan tax avoidance dengan memasukkan biaya listrik kendaraan ke dalam biaya operasional perusahaan menurut Pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008. Penerapan metode semacam ABC Costing yang canggih layak dipertimbangkan.

Kedua. Pemanfaatan kemajuan teknologi smartphone sebagai media verifikasi. Tak dipungkiri pesatnya perkembangan mobilephone yang kemudian menjadi smartphone telah banyak merubah life style dan bagaimana perusahaan beroperasi (how to run business). Terlebih dengan adanya dua platform Smartphone OS yaitu android dan IOS, bukan hanya sekedar mengunduh aplikasi, games, social media, navigasi, sampai pelaporan pajak melalui aplikasi e-filing SPT 1770 SS yang sangat userfriendly. Laporan StatCounter Tahun 2014 menyebutkan bahwa Android merupakan sistem operasi yang mendominasi peredaran smartphone di tanah air dengan pembagian pasar sebesar 59,91 persen. Laporan Yahoo dan Mindshare tahun 2013 menyebut ada sekitar 41,3 juta pengguna smartphone dan 6 juta pengguna tablet di Indonesia dan diprediksi ada sekitar 103,7 juta pengguna smartphone dan 16,2 juta pengguna tablet di Indonesia pada tahun 2017 mendatang. Opportunity ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menyediakan aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan wajib pajak saat berkendara untuk kepentingan bisnis dan memberikan record detil seperti kapan berkendara, dari mana menuju mana berkendara, dengan siapa saja mereka berkendara, dan berapa biaya yang dihabiskan semudah menyentuh layar smartphone. Data tersebut terekam dan dapat bermanfaat saat verifikasi atau penentuan porsi biaya kendaraan bisnis dibandingkan biaya kendaraan pribadi dalam biaya operasional umum perusahaan dan rekonsiliasi fiskal.

Ketiga. Penerapan standardisasi format laporan tahunan atas biaya kendaraan bisnis. Tanpa adanya kesamaan format dari otoritas pajak,DJP, maka kedua strategi sebelumnya tidak akan maksimal dan menjadi kurang efisien. Format SPT Badan saat ini dalam lampiran I maupun II masih belum dapat memberikan informasi memadai dengan belum adanya permisahan biaya kendaraan dinas sebagai deductable expense yang terinci dan juga biaya penyusutan kendaraan dinas dan operasional. DJP dapat melakukan perubahan dalam format SPT yang ada saat ini untuk mengakomodir hal tersebut diikuti dengan edukasi dan pendampingan kepada para wajib pajak akan format standar yang dimaksudkan.

Akhirnya ketiga cara di atas penting untuk diberi perhatian lebih serius dan tidak serta merta dapat segera langsung diaplikasikan sebelum otoritas pajak bersama DPR bersama sama mempertimbangkan aspek keadilan dalam penarikan pajak kepada para wajib pajak. Bila tren ekonomi lingkungan dalam tren LCGC ini terus berkembang pesat di masa mendatang, otoritas pajak telah siap dengan perangkat dan mitigasinya dan para wajib pajak pun dengan segala perkembangan ITC dan edukasi otoritas pajak lebih mudah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan mengurangi intensi untuk noncompliance.

Referensi :

  1. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
  2. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
  3. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 33/M-IND/PER/2013 Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau;
  4. Alm, James and Jay A. Soled. 2013. Hybrid and Electric Cars and The Dawn of a New Noncompliance Era.
  5. KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan;
  6. http://tekno.liputan6.com/read/731892/akan-ada-1037-juta-pengguna-smartphone-di-indonesia    diakses 10 April 2015;
  7. http://id.techinasia.com/android-opera-dominasi-smartphone-indonesia-2014/ diakses 10 April 2015;
  8. http://www.smedio.com/smartphones-shown-to-be-changing-your-lifestyle-and-how-you-do-business/ diakses 10 April 2015;

Inside Tax Magazine Edisi 17 September-Oktober 2013 halaman 22-29;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s