Essay

I.C.E. Problems In e-Commerce Taxation

r_lamsari Jual tas ransel gosh cek my IG minat add my pin 5461 6CCI

candyce_id Yuk follow IG kita sis !! Ada baju cantik buat yang ingin tampil cantik dgn budget terbatas. Harga boleh murah tapi model gak murahan.

mylittleshop28 Mau cari sepatu sekolah baru buat anak? Hanya 150.000 SEPATU LEVIS ORI, dicek ig kita!

 

 

Ya, caption komentar tipikal di atas tidaklah asing bagi para pengguna internet saat ini, terutama bila anda pengguna Instagram aktif. Walaupun sekilas terlihat omset yang dijual kecil dalam toko online IG tersebut. Namun terlalu banyaknya “toko online” dadakan di aplikasi IG bisa menjadi pertanda suburnya market growth yang memanfaatkan internet sebagai media transaksi. Kompas menyebutkan bahwa peredaran e-commerce di Indonesia tahun 2014 sebesar kurang lebih 120 Triliun Rupiah. Ditambah lagi menurut Kominfo jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang atau 30% dari jumlah penduduk dan masih terus meningkat. Lalu sebagai fiskus, timbul pertanyaan, bagaimana aspek perpajakannya? PPh, PPN? apa saja masalah yang dihadapi? dan bagaimana pemecahannya?. Rifat Azam dalam Virginia Journal of Law & Technology menyebutkan ada lima tantangan atau masalah dalam perumusan dan penerapan regulasi e-commerce taxation. Penulis rankum menjadi ICE Problems yang terdiri dari tiga poin sebagai berikut: Income Classification, Collection, Establishement.

Income Classification. Income baik dari penjualan barang atau pemberian jasa melalui media internet. Meroketnya perkembangan e-commerce tak lepas dari melesatnya coverage dan pengguna internet di Indonesia. Beragamnya jenis bisnis e-commerce tentu akan menyulitkan pengenaan jenis pajaknya. Serta sangat mungkin jenis e-commerce akan terus berkembang menghasilkan “spesies” baru e-commerce yang belum dikenal sebelumnya. Belum lagi yang bertransformasi penggunaanya, seperti media sosial yang awalnya untuk sekedar untuk media berelasi sosial, berubah menjadi media bersifat viral, murah, efektif untuk jual beli online. Seperti Facebook dan Instagram. Belum lagi atas web hosting, web advertising, web design, customer, karyawan, payment gateway, expedition, warehouse, dan masih banyak lagi. Regulasi yang ada saat ini pun masih bersifat umum dan bukan tidak mungkin dalam aplikasinya akan mengalami kendala baik klasifikasi, tarif, dan administrasi pengumpulan pajak.

Collection. Bila masalah klasifikasi jenis penghasilan dari e-commerce telah dapat dimitigasi oleh definisi Penghasilan di UU PPh kita. Maka masalah memajaki dan mengumpulkan penerimaan pajak dari e-commerce menjadi masalah rumit. Rumit karena tiga hal. Pertama, Anonymous. Semua orang dapat dengan mudah membuat sebanyak apapun akun untuk e-commerce di social media dan internet. Serta siapapun dapat mengaku-ngaku sebagai seseorang di internet dan sosial media. Pun tidak ada yang bisa memastikan siapa pemilik sebenarnya dari suatu akun tersebut. Butuh kompetensi khusus, yang sepertinya hanya bagian cybercrime Penegak Hukum yang berhak dan menguasainya. Kedua, Address missing. Pelaku e-commerce umumnya lintas batas negara, crossborder, dan tanpa batas teritorial negara, borderless. Bagaimana DJP dapat menentukan ada dimana alamat suatu WP e-commerce hanya dari sosial media seperti Instagram? dapat dimasukkan ke wilayah KPP mana? sangat tidak mungkin tanpa didukung IT yang canggih, dukungan kementerian dan asosiasi terkait, dan aturan hukum yang jelas dan tegas. Ketiga, Enforcement. Penegakan hukum mulai dari himbauan, penerbitan STP, SKP, penagihan pajak akan mustahil dilakukan. Sekali lagi bagaimana DJP mau menarik pajak bila tidak diketahui dengan jelas siapa WP nya, berapa pajaknya, WP ada dimana.

Establishment. Atau lebih tepatnya Fixed-Establishment yang diterjemahkan sebagai pendirian Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Ya, sekalipun PPh negara menganut asas segala jenis tambahan kemampuan ekonomis baik dari dalam negeri maupun luar negeri masuk dalam definisi Penghasilan sebagaimana pasal 4 ayat 1 UU PPh. Namun dalam prakteknya untuk dapat dikenakan pajak untuk pelaku e-commerce dari luar negeri, selain memenuhi syarat objektif juga harus memenuhi syarat subjektif. Yaitu dalam bentuk BUT. Masalah pun timbul. Katakanlah para pelaku e-commerce domestik telah sepenuhnya terawasi oleh otoritas pajak, lalu bagaimana memastikan dan me’maksa’ para pelaku e-commerce dari luar negeri untuk mendirikan BUT di Indonesia yang notabene jelas-jelas menambah Cost mereka. Apabila kebijakan yang diambil salah, bisa jadi, malahan para pelaku e-commerce Indonesia akan mengalihkan ke situs-situs e-commerce luar negeri seperti amazon, e-Bay, Aliexpress dibanding situs lokal semacam kaskus, bukalapak, tokopedia atau kembali ke free platform seperti Facebook, Instagram, BBM.

ICE problems di atas memang masalah tipikal yang di hadapi hampir semua otoritas pajak di berbagai penjuru dunia. Pemerintah kita pun sebenarnya telah serius memikirkannya. Yaitu melalui UU no 11 Tahun 2008 dan PP nomor 82 tahun 2011. Hanya sayangnya kedua aturan tersebut belum menyentuh aspek perpajakan terkait perdagangan di e-commerce. Di sisi lain, Nufransa Wira Sakti, pengarang Buku Pintar Pajak e-commerce, mengatakan bahwa tidak ada jenis pajak baru dalam e-commerce. Aturan yang ada hanyalah “penegasan” berupa SE-62/PJ/2013. Sehingga aturan yang berlaku adalah aturan umum, yaitu UU PPh.

Mengkritik tanpa memberi solusi tiadalah berguna. Oleh karenanya tiga alternatif berikut menurut hemat penulis dapat diterapkan untuk membantu mengurai konflik tersebut: MOU dan komitmen dengan perbankan terkait Payment dan Banking mechanism, MOU dan komitmen dengan Expedition services (TIKI,JNE,DHL,dsb) terkait frequent user dan yang melebihi tresthold tertentu, MOU dan komitmen dengan Kominfo dan Internet Service Provider terkait verifikasi data user dan database feding. Dengan memasukkan ketiga item tersebut semoga dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce yang saat ini masih dirancang oleh pemerintah bersama Kemendag, IdEA, Kominfo feasible untuk diterapkan, mengandung aspek-aspek Equality, Certainty, Convinient, dan Efficiency, serta tidak malah membunuh e-commerce. Utamanya pelaku pemula atau Start-up business. Semoga.

Referensi :

Azzam, Rifat. “E-Commerce Taxation and Cyberspace Law: The Integrative Adaptation Model”. Virginia Journal of Law & Technology: University of Virginia. 2007.

UU no 11 Tahun 2008

pasal 4 ayat 1 UU PPh

PP nomor 82 tahun 2011

SE-62/PJ/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s