Essay

DECONSTRUCTING “TEAM PLAY” ROLE AS A LEVERAGE OF TAX COMPLIANCE

           “The avoidance of taxes is the only intellectual pursuit that still carries any rewards “

                                                      – John Maynard Keynes –

 

Sebagai fiskus pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti : Mengapa target penerimaan kita sejak 2008 tidak pernah tercapai? Mengapa tingkat penyampaian SPT WP stagnan bahkan menurun? Mengapa Tax Ratio kita hanya di kisaran 12% saja? dan Mengapa repot-repot diadakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 (Tax Amnesty jilid II)?. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lain dan tidak bukan menjurus pada satu hal, yaitu Tax Compliance. Lebih tepatnya Kepatuhan Pajak kita yang masih rendah. Ya, kepatuhan pajak, sebuah topik yang sangat klasik di ranah ilmu perpajakan. Namun sampai sekarang seperti tiada habis dibahas. Ada ribuan jurnal yang membahas topik ini tersedia di internet. Salah satunya Yuka Sakurai dan Valerie Braithwaite dalam jurnalnya “Taxpayers’ Perceptions of Practitioners : Finding One Who is Effective and Does the Right Thing?”. Mereka menilai bahwa Tax Compliance harus dipahami melalui bagaimana persepsi Tax Payer itu sendiri, baik terhadap sistem administrasi perpajakan dan tax practitioners dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada WP. Tiga pertanyaan berikut penulis anggap paling relevan untuk menjadi driver dalam menjawab permasalahan Tax Compliance tersebut: Siapakah yang WP andalkan dalam menyiapkan laporan pajak mereka?; Apa saja sebenarnya kriteria yang dicari WP dalam menetapkan “Tax Agent” pilihan mereka?; dan Apakah Demand-Supply Law benar-benar terjadi antara WP dengan para “Tax Agent”?

Pertama: Siapakah yang WP andalkan dalam menyiapkan laporan pajak mereka? Sakurai dan Braithwaite menemukan bahwa di Australia sebanyak 77, 1 % WP mengandalkan Tax Practitioners dalam menyiapkan laporan pajak mereka. Tax Practitioners disini sama dengan Tax Agents atau Tax Preparers. Penulis sendiri menterjemahkannya sebagai Konsultan Pajak. Temuan ini menarik karena sekalipun bisa dikatakan Tax Compliance di Australia relatif lebih baik dibanding Indonesia, mayoritas WP disana masih memilih menggunakan jasa Tax Agency dibanding menyiapkan sendiri laporan pajak mereka. Alasannya karena sistem administrasi pajak disana yang juga menganut self assesment tidak lagi sederhana dan semakin kompleks. Serta untuk memastikan tujuan spesifik laporan perpajakan mereka tercapai. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Boleh jadi sama, yaitu masalah administrasi perpajakan kita yang menganut self assessment yang tidak bisa dikatakan sederhana, malahan relatif “rumit”, berkontribusi terhadap rendahnya Tax Compliance dan akan semakin meningkatkan tren penggunaan jasa Tax Agency di masa-masa mendatang. Potensinya pun terlihat jelas. Ada sekitar 28 Juta WP yang sebagian besar adalah OP, dengan hanya 10.300 AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan konsultan pajak di IKPI sekitar 2179. Belum lagi pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan “market share” kepada pada konsultan pajak ini melalui PMK-22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, dimana aturan ini mewajibkan WP untuk menggunakan jasa konsultan pajak resmi sebagai kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak untuk WP OP usaha / pekerjaan bebas omset > Rp 1,8 M per tahun atau WP Badan omset > Rp 2,4 M per tahun.

Kedua: Apa saja sebenarnya kriteria yang dicari WP dalam menetapkan “Tax Agent” pilihan mereka? di jurnal tersebut disebutkan bahwa Tax Agent dengan kriteria “Low Risk with no Fuss” , atau taat aturan perpajakan, mempunyai skor 2,84 dari skala 1-4, tak jauh berbeda dengan Tax Agent dengan kriteria “Creative Accounting and Agresive Tax Planning”, atau tak taat aturan perpajakan, yang mempunyai skor 2,95 dari skala 1-4. Hasil yang sebenarnya tidak mengejutkan, pun untuk negara sekelas Australia. Hal serupa dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. Mengutip Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam berita online tempo, “Ada yang tidak bayar selama 25 tahun, ada yang 10 tahun. Macam-macam, bervariasi,”. Lebih lanjut disebutkan bahwa ada sebanyak 4 ribu perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak pernah membayar pajak selama berdirinya. Pemilik modal yang berada di luar negeri, seharusnya secara teratur menyetor modal untuk perusahaannya di Indonesia. Tapi, dalam prakteknya, mereka tidak menyuntikkan modal, tapi memberikan pinjaman yang sebetulnya adalah dividen. Pinjaman inilah yang dihitung sebagai utang, ada interest (bunga), sehingga mengurangi laba. Tidak ada laba terus, lama-lama perusahaan menyatakan rugi. Padahal , perusahaan tidak rugi sebenarnya, tetap beroperasi terus.

Ketiga: Apakah Demand-Supply Law benar-benar terjadi antara WP dengan para “Tax Agent”? .Lagi-lagi Sakurai dan Braithwaite menemukan fakta bahwa Demand-Supply Law benar terjadi antara Tax Payer dengan Tax Agent. Tax Agent berhasil “memasarkan” keahlian mereka “perfectly fit” . Sesuai dengan apa kebutuhan dan keinginan klien. Tax Agent berhasil memposisikan diri mereka baik dalam dimensi “Tax Avoidance” maupun dalam dimensi “Do The Right Thing”. Semua itu tergantung permintaan klien menurut penelitian tersebut. Demand-Supply ini pun melahirkan “Team Play” antara Tax Payer dengan Tax Agent yang berbahaya bagi Tax Compliance. Dalam konteks Indonesia, pemerintah sebenarnya telah menyadari hal tersebut. Peraturan Menteri Keuangan nomor-111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak merupakan respon dan perbaikan atas peraturan sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 485/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 98/PMK.03/2005. Hal ini patut diapresiasi. Namun sayangnya persyaratan ijin praktek dan kewajiban pelaporan rutin konsultan pajak yang diatur dalam aturan tersebut bisa dikatakan masih belum cukup. Sebagai contoh, laporan rutin konsultan pajak hanya melaporkan nama, alamat, NPWP, NPKP, Jenis Usaha, jenis urusan. Namun laporan tersebut masih bersifat data klerikal dan belum bernilai tambah yang bisa menjadi bahan analisis dan informasi komprehensif dalam upaya penggalian potensi pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan Tax Agent ini sebagai “pengungkit” Tax Compliance atau “Leverage” sebagai timbal balik atas kewenangan yang sangat besar dan berprospek ekonomi yang telah diberikan sesuai PMK-22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Finally, kita patut mengambil pelajaran dari Australia yang menerapkan basis self assessment. Ketentuan administrasi perpajakan yang semakin kompleks akan mendorong Tax Payer menggunakan jasa Tax Agent, bila tidak dikelola justru semakin memperburuk Tax Compliance. Potensi penggunaan jasa Tax Agent oleh WP pun yang akan semakin masif di masa mendatang. Ditambah lagi belum sederhananya sistem perpajakan kita menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu ketiga pertanyaan di atas perlu dipertimbangkan para pembuat kebijakan pajak kita. Ke depan, aturan perpajakan WP OP dan WP Badan yang lengkap namun tetap simple dan mudah dipahami, revisi substansi pelaporan rutin konsultan pajak yang lebih berisi data analysist dan benchmarking terakomodir, Dekonstruksi peran konsultan pajak dan WP menjadi strategic partner pemerintah menyebarkan tax awareness untuk Tax Compliance, serta aksesibilitas data perbankan untuk penggalian potensi pajak “underground economy “ bukan hanya terbatas untuk pemeriksaan dan penagihan pajak dapat terealisasi, akan menjadi alternatif solusi meningkatkan kepatuhan pajak. Semoga.

Referensi :

Sakurai, Yuka, Braithwaite, Valerie. “Taxpayers’ Perceptions of Practitioners : Finding One Who is Effective and Does the Right Thing?”.Journal of Business Ethics, Sept, 2003. Kluwer Academic Publisher. Netherlands

PMK-111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

PMK-22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

http://sikka.pajak.go.id

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/01/15/090634961/4-Ribu-Perusahaan-PMA-Tidak-Pernah-Bayar-Pajak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s